Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama mayoritas dikalangan masyarakat Indonesia, acapkali mengalami problem dalam hal tenaga kerja. Walaupun agama Islam telah menuntaskan problem tersebut sesuai dengan al-Qur’an dan al-Hadits serta diterima oleh berbagai kalangan beragama dengan dasar syariah, namun problematik dalam masyarakat masih dijumpai. 

Melihat rakyat barat seperti Eropa dan Amerika dalam hal tersebut tidak terlalu dibahas begitu juga dengan negara maju seperti Jepang apalagi negara yang akhir-akhir ini lagi menunjukkan taringnya seperti China dan India terus berusaha menunjukkan kualitas negaranya. Tentu harus ada upaya dalam problem ini untuk menghadapi masa depan Indonesia sekaligus mempersiap sumber daya manusia yang unggul untuk pasar bebas yang semakin dekat.


“Akibat kebiasaan menjadi kebudayaan” 
Kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita ini, sering kali membahas etnik dan kebudayaan orang lain kecuali soal keuangan sendiri. Tetapi banyak kemiripan dalam kebiasaan ketenagakerjaan di negara-negara Arab, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh dan Malaysia yang membenarkan peraturan umum (generalization) mengenai soal ketenagakerjaan di negara-negara tersebut, sekalipun banyak perbedaan etnik dan kebudayaan. Namun kenyataan ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa ciri-ciri keserupaan itu bersumber pada agama Islam. Bagi seorang pengamat dari luar syarat-syarat kerja itu tampaknya agak serupa dengan di negara-negara Dunia Ketiga, baik negara Islam maupun negara yang bukan Islam. Perbedaan yang kita sadari, antara kebiasaan yang terdapat di Amerika utara dan Eropa barat, misalnya, mungkin hanya mencerminkan perbedaan perkembangan perburuhan di negara-negara industri bersangkutan dan bukan merupakan perbedaan yang diakibatkan oleh faktor-faktor keagamaan.

Memang dalam al-Qur’an dan al-Hadits kurang banyak bahan-bahan yang khusus mengatur soal ketenagakerjaan, dibandingkan dengan yang menyangkut segi lain dari kegiatan ekonomi. Namun bukan berarti tidak ada karena para ulama Islam maupun para pemikir Islam terus berusaha mencari jalan keluar sehingga terbentuknya gerakan ekonomi syariah (Gres!) yang mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mencanangkan adanya gerakan ekonomi syariah (Gres!) itu sendiri, walaupun negara lain sudah ada yang lebih dahulu melakukannya seperti Malaysia.

“Upah yang layak” masih menjadi masalah
Walaupun gres! sudah ada di Indonesia begitu dengan para ulama dan ekonom Islam beserta mereka yang setuju dengan adanya ekonomi syariah berdasarkan syariah yang sesuai di berbagai kalangan tetap saja kendala masih ada yaitu bagian upah. Memang penyesuaian upah sudah ada di Indonesia, walau tidak sebanding dengan di dunia Barat.

Mungkin banyak alasan untuk keadaan semacam ini. Pertama, biasanya di negara-negara Islam secara keseluruhan, situasi makro ekonominya lebih mantap, dan laju inflasinya pun jarang meningkat sampai angka 1 ke atas. Sebagian hal ini menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk memelihara kestabilan fiskal, sehingga sistem keuangan Islam tidak akan rusak. Kedua, gerakan buruh di sini jauh kurang kuat dibandingkan dengan di dunia barat. Kehadiran serikat kerja di sana merupakan suatu perkembangan yang relatif baru dan peranan serikat kerja itu pun berbeda dari yang biasanya diharapkan pengusaha Barat, hal inilah yang harus dicapai Indonesia. Meskipun demikian di beberapa negara Islam, serikat kerja itu menjalankan fungsi yang sangat mirip dengan serikat-serikat kerja di Eropa dan Amerika Serikat. Namun pada umumnya hubungan ketenagakerjaan tidak dilihat dari sudut konfrontasi antara para majikan dan karyawan.

Namun itu hanya membahas keadaan saja, tapi bagaimana dengan upah yang layak berdasarkan moral?

Kerisauan moral mengenai upah dinyatakan dalam tiga cara. Pertama seharusnya upah itu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pokok, termasuk sandang, pangan dan tempat tinggal.

Semua itu dipandang sebagai hak asasi manusia, maka masyarakat Islam yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok bagi semua kaum Muslimin akan dipandang mengalami kegagalan.

Kedua, soal pembagian pendapatan yang wajar dipandang penting. Sekalipun sering terdapat perbedaan tingkat pendapatan yang cukup besar, rakyat mengharapkan agar si kaya tetap menjadi teladan bagi si miskin, dalam kebiasaan mengeluarkan uang serta konsumsinya. Kekayaan bukanlah dosa, namun memiliki kekayaan berarti bertanggung jawab sosial. Bila orang kaya memboroskan uangnya dengan berjudi, atau bergaya hidup yang mencolok, tingkah lakunya itu dapat merusak akhlak masyarakat dan menghancurkan nilai-nilai agama Islam. Karena itu banyak orang kaya yang hidup sederhana dalam menikmati kekayaannya, walaupun dia memakai perhiasan, barang itu tidak dipamerkannya secara mencolok mata.

Ketiga, ialah pertimbangan mengenai pendapatan, haruslah merupakan imbalan jerih payah, dan antara pendapatan dengan kegiatan kerja harus berkaitan. Menikmati pendapatan tanpa kerja dipandang tidak bermoral dan inilah yang menjadi alasan untuk mengharamkan riba. Tetapi di sini soal kegiatan masa kini kurang diperhatikan, berlainan halnya dengan di dunia Barat. Riwayat jasa di masa lampau dapat membenarkan dilanjutkannya pembayaran imbalan, seperti juga halnya di Jepang. Juga terdapat perbedaan tingkat upah yang berlaku di dunia Barat. perbedaan skala gaji misalnya yang sering terjadi di jawatan pemerintah melalui golongan sarjana dan bukan sarjana yang melakukan pekerjaan sama. Karyawan penyandang gelar kesarjanaan akan menerima tambahan gaji, sedangkan gaji tertinggi dibayarkan kepada orang yang menyandang gelar doktor. Keadaan ini tidak menimbulkan perasaan jengkel dan premi yang dibayarkan kepada karyawan dengan pendidikan yang lebih tinggi itu rupanya merupakan sebagian lasan mengapa orang-orang dari negara-negara Islam belajar di berbagai universitas Barat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Masalah gender yang mulai menipis
Lewat permasalahan upah ini, sepertinya kaum hawa tidak perlu terlalu pusing dalam mencari kerja karena sudah adanya hak asasi manusia (HAM) sekaligus adanya tingkat pendidikan yang membuat wanita tidak perlu mengeluarkan tenaga sebagai tenaga seorang pria.

Meskipun demikian bukan berarti wanita bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Adanya kebiasaan melarang wanita melakukan pekerjaan yang berat seperti menjadi supir angkot atau tukang becak atau mengikuti olahraga yang ekstrim yang sudah menjadi budaya bahwa pria-lah yang seharusnya melakukan hal-hal berat. Namun hal itu tak menjadi kendala, karena lambat laun kebiasaan seperti itu akan hilang.

Walaupun begitu, banyak wanita karir di Indonesia ini yang mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Tapi sebaliknya ada pula yang mendapatkan pelecahan dalam pekerjaannya yang membuat dirinya harus berhati-hati dalam menjaga dirinya karena adanya ancaman dalam pekerjaan maupun syarat kerja yang tidak menguntungkan.

0 Comments

Posting Komentar